Wali Kota Banjarmasin Murka: Korupsi? Jangan Harap Berkembang di Kota Ini!
kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN – Siapa bilang korupsi sudah jadi budaya? Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, dengan tegas menyatakan perang terhadap praktik haram itu! Beliau memastikan pemerintahannya anti banget sama yang namanya gratifikasi. Ini bukan sekadar omong kosong, tapi aksi nyata!
“Saya tidak ingin kota ini tumbuh bersama korupsi. Kita harus mulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja. Integritas itu bukan slogan, tetapi tindakan nyata,” kata Yamin dengan nada berapi-api di Banjarmasin, Senin lalu.
Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan penilaian integritas bagi seluruh ASN (Aparat Sipil Negara) digeber habis-habisan. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
“Seperti gelar sosialisasi pada hari ini, penting saya turun langsung untuk menegaskan menolak budaya gratifikasi itu, harus ditaati seluruh ASN,” tegasnya. Kata-kata ini bukan sekadar formalitas, tapi janji seorang pemimpin!
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Yamin sudah pasang target: agenda pemberantasan korupsi adalah PRIORITAS UTAMA! Ini bukan main-main!
Salah satu bukti nyatanya? Beliau berkomitmen menjadi penyuluh antikorupsi dan menerbitkan surat edaran internal tentang pelaporan gratifikasi serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Mantap!
“Kita bukan hanya bicara soal aturan, tapi juga praktik. ASN harus tahu bahwa menerima pemberian di luar ketentuan adalah celah awal korupsi. Oleh karena itu kami wajibkan pelaporan setiap gratifikasi melalui sistem resmi,” jelasnya. Transparansi adalah kunci!
Layanan Pelaporan Gratifikasi Dibuka Lebar untuk Masyarakat!
Inspektorat Kota Banjarmasin menyediakan berbagai layanan pelaporan dan konsultasi yang mudah diakses. Ada aplikasi “DUMAS” (Pengaduan Masyarakat) dengan whistle blowing system, “Lakasi” (laporan gratifikasi), konsultasi gratifikasi, dan saluran Instagram Inspektorat yang terhubung langsung via WhatsApp (0812-5111-1020). Keren! Ini bukan cuma pengawasan internal, tapi juga melibatkan partisipasi publik!
Yamin menekankan bahwa semua ini adalah bagian dari sistem Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terus dikembangkan. Tujuannya? Memperkuat pengawasan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut andil dalam mencegah korupsi.
Korupsi Itu Mahal! Lebih dari Sekadar Uang yang Hilang
Wali Kota juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang biaya sosial korupsi. Kerugiannya bukan hanya soal uang negara yang raib, tapi juga dampaknya terhadap kepercayaan publik, kualitas pelayanan, dan kehidupan sosial.
“Biaya sosial itu nyata, mulai dari anggaran pencegahan, proses hukum, hingga biaya negara untuk menghidupi koruptor di penjara. Semua itu adalah beban yang sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal kita menjunjung integritas,” paparnya. Korupsi itu merugikan semua!
Yamin memaparkan data bahwa biaya sosial korupsi mencakup tiga kategori: biaya antisipasi (anggaran pengawasan dan sistem pelaporan), biaya akibat kerugian ekonomi dan sosial, dan biaya reaksi (penegakan hukum).
9 Nilai Integritas dari KPK: Jadi Pegangan ASN!
Beliau mengajak seluruh ASN untuk menerapkan sembilan nilai integritas yang dirilis KPK: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini bukan sekadar hafalan, tapi harus jadi karakter sehari-hari!
“Nilai-nilai itu bukan untuk dibaca saat pelatihan saja, tapi harus jadi karakter sehari-hari sebagai pelayan publik. Mulai dari sikap sederhana hingga berani menolak gratifikasi, itu semua bagian dari upaya penyelamatan kota ini dari penyakit korupsi,” tegasnya.
Yamin menekankan bahwa budaya integritas harus dimulai dari pucuk pimpinan sampai staf paling bawah. Keteladanan adalah kunci!
“Kalau pemimpin tidak memberi contoh, jangan harap bawahannya akan jujur,” pungkas Yamin. Kata-kata yang menohok!
Jadi, Banjarmasin Bisa Bebas dari Korupsi?
Komitmen Wali Kota Yamin ini patut diapresiasi. Tapi, pemberantasan korupsi butuh dukungan dari semua pihak. Apakah Banjarmasin bisa benar-benar bersih dari korupsi? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, langkah awal sudah diambil dengan tegas. Bagaimana menurutmu? Apakah gebrakan ini cukup untuk membuat efek jera? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa share artikel ini!
(antara/jpnn)
Leave a Comment