Prabowo Mau Bikin Tanggul Raksasa Rp 1.298 Triliun! Tapi Ini Kata Warga… Bakal Selamatkan Jawa, Atau Malah Bikin Sengsara?
Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) di pesisir utara Pulau Jawa lagi-lagi jadi sorotan. Proyek ambisius ini dikritik habis-habisan oleh aktivis lingkungan. Mereka bilang, ini “solusi palsu” buat ngadepin banjir rob! Serius nih?
“GSW itu solusi palsu yang tidak menyelesaikan masalah, yaitu penurunan tanah. Katanya solusi, tapi malah jadi masalah baru yang menyengsarakan masyarakat,” tegas Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana. Pedas!
Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW), Luthfian Haekal, juga nggak kalah nyelekit. Katanya, masalah ini udah kelihatan dari pembangunan tanggul laut di Jakarta sebelumnya.
“Karena itu, menurut survei kami, sebanyak 56,2% masyarakat sekarang tidak setuju giant sea wall karena khawatir dampak lingkungan dan mata pencaharian hilang, terutama di kalangan nelayan,” ungkap Luthfian. Wah, suara rakyat nih!
Lebih jauh lagi, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, bilang, dalam jangka panjang, GSW justru bisa bikin banjir makin parah. Ujung-ujungnya, masyarakat yang tambah sengsara. Duh!
Emang, Gimana Sih Rencana Tanggul Raksasa Prabowo Ini?
Kamis (19/06) kemarin, Prabowo dengan mantap bilang pemerintahannya bakal segera mulai proyek pembangunan tanggul raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Nggak main-main!
“Proyek ini sangat vital dan sudah ada di perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Tidak ada lagi penundaan,” kata Prabowo dalam Konferensi Infrastruktur Internasional di Jakarta, Kamis (19/06). Serius amat, Pak!
Prabowo jelasin, tanggul ini bakal membentang dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur, dengan panjang sekitar 500 kilometer. Panjang banget!
Menurut hitungannya, proyek ini bakal ngabisin dana US$80 miliar atau setara Rp1.298 triliun! Gokil! Waktu pengerjaannya juga nggak sebentar, sekitar 15-20 tahun.
Prabowo juga bilang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bakal patungan buat biayain pembangunan GSW ini. Katanya, DKI Jakarta masih jadi prioritas utama.
Proyek ini sendiri sebenarnya perluasan dari pembangunan tanggul laut di utara Jakarta yang udah dimulai sejak 2014 lewat program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Ide buat memperluas pembangunan tanggul ini mulai muncul di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Januari 2024 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, udah wanti-wanti kalau banjir rob akibat penurunan permukaan tanah di sepanjang pesisir utara Jawa udah makin mengkhawatirkan.
Katanya, penurunan permukaan tanah di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) udah mencapai 1-25 cm per tahun. Ngeri!
Prabowo—yang waktu itu masih jadi menteri pertahanan—nyatain kalau pembangunan tanggul laut bisa jadi jawaban atas semua masalah akibat penurunan tanah di Jawa.
Sekarang, Prabowo masukin proyek GSW ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fix!
“Jakarta prioritas. Selanjutnya, Semarang, Pekalongan, Brebes, airnya itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita. Harus segera kita laksanakan,” tegasnya.
Tanggul Raksasa Ini Justru Dikawatirin Bakal Nambah Masalah Baru!
Rencana Prabowo ini langsung diserbu kritik dari masyarakat dan pengamat. Mereka khawatir tanggul ini malah bikin masalah baru buat masyarakat pesisir, terutama nelayan. Waduh!
Kekhawatiran ini muncul setelah ngelihat berbagai masalah yang muncul akibat proyek NCICD di Jakarta sebelumnya.
Survei Destructive Fishing Watch (DFW) yang dirilis 30 April lalu nunjukkin 56,2% masyarakat nggak setuju pembangunan GSW di sepanjang pesisir utara Jawa. Banyak juga ya yang nggak setuju!
“Sebanyak 56,2% masyarakat sekarang tidak setuju giant sea wall karena khawatir dampak lingkungan dan mata pencaharian hilang, terutama di kalangan nelayan,” kata peneliti DFW, Luthfian Haekal, ke BBC News Indonesia.
Luthfian jelasin, berdasarkan pengalaman NCICD, banyak nelayan yang jadi susah buat melaut. Setiap mau mancing, mereka harus muter lebih jauh karena jalurnya sekarang ketutup tanggul laut. Ribet!
Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana, juga nambahin, banyak nelayan yang ngeluh hasil tangkapannya berkurang setelah program NCICD jalan.
Katanya, pembangunan tanggul itu ngelibatin proses pengerukan. Nah, sedimentasi dari pengerukan itu bakal nyebar dan nutupin terumbu karang.
Kalau udah ketutup, terumbu karangnya bakal mati. Kasihan ikannya!
“Terumbu karang itu kan menjadi rumah buat ikan untuk berkembang biak. Kalau tidak ada, otomatis ikan juga tidak ada. Tangkapan nelayan berkurang,” jelasnya.
Sampai sekarang, belum ada riset soal potensi kerugian nelayan kalau proyek tanggul laut ini dilanjutin sampai ke Jawa Timur.
Tapi, program NCICD di Jakarta aja udah diperkirain ngerugiin nelayan sampai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya, berdasarkan kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2016. Gila!
Selain itu, kerusakan terumbu karang dan keanekaragaman hayati lainnya juga dikhawatirin bisa bikin pariwisata di pesisir utara Jawa mati.
“Karimun Jawa dan beberapa titik lainnya itu potensi pariwisata lautnya besar sekali, tapi kalau sampai rusak, ya hilang sudah potensi-potensi itu,” kata Erwin. Sayang banget!
‘Katanya Solusi Banjir, Eh Malah Bikin Banjir!’
Nggak cuma khawatir soal kerugian secara langsung, masyarakat dan pengamat juga ragu tanggul yang dibangun nggak bakal jebol dan malah bikin banjir. Ironis!
“Kalau melihat pengalaman sebelumnya, banyak tanggul jebol. Solusi banjir, malah bikin banjir. Ya, masyarakat malas,” ujar Erwin dari KIARA. Bener juga sih!
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, juga sempat nyindir soal ironi ini Desember lalu.
“Pada kenyataannya, saat ini banyak tanggul-tanggul di sepanjang garis pantai itu jebol hingga air membanjiri permukiman hingga jalan raya, padahal tanggul itu idealnya dibuat melindungi wilayah pesisir Jakarta dari pasang laut,” kata Kenneth, seperti dikutip kantor berita Antara.
Erwin juga bilang, sekarang para nelayan di pesisir udah pada pesimis karena mereka tahu semua konstruksi fisik di laut nggak bakal bertahan lama.
“Kalau kita bangun sesuatu di pantai, misalnya pemecah gelombang, pasti dalam jangka waktu tertentu mereka hancur karena sifat air laut lebih abrasif, lebih korosif, sehingga kemudian lebih cepat untuk menghancurkan,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, juga nambahin, tanggul itu nggak bakal bertahan lama kalau pemerintah nggak beresin dulu masalah utama banjir rob, yaitu penurunan permukaan tanah atau land subsidence.
“Kalau land subsidence-nya tidak dibenahi, maka temboknya akan turun atau patah seperti yang terjadi Muara Baru pada Desember 2019,” katanya.
Elisa bilang, semua masalah ini seharusnya bisa jadi pelajaran buat pemerintah.
“Giant sea wall di Jakarta sendiri sudah dinyatakan oleh IPCC sebagai maladaptive infrastructure, memberikan dampak negatif ke masyarakat, apalagi yang seluruh Jawa,” ujar Elisa.
Elisa ngerefer ke laporan salah satu badan PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2022.
Dalam laporan itu, IPCC nyebutin kalau solusi penanganan banjir yang berupa pembangunan infrastruktur bisa jadi “maladaptasi” kalau diterapin dalam jangka panjang.
IPCC ngejabarin sejumlah contoh kasus, salah satunya proyek tanggul laut Jakarta “yang bertujuan mengurangi risiko banjir malah diperkirakan menambah risiko banjir bagi penduduk urban yang paling miskin.”
Elisa juga bilang kalau tanggul itu malah berpotensi bikin banjir “karena GSW itu akan menutup teluk-teluk dan muara sungai, maka dia akan mempercepat sedimentasi. Sedimentasi itu memperlambat aliran sungai ke laut.”
‘Narasi Sesat’ Soal Solusi Banjir?
Walaupun udah dikritik habis-habisan sejak NCICD jalan, pemerintah tetap ngotot buat memperluas program itu hingga sepanjang pesisir utara Jawa. Kenapa ya?
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, nyatain kalau GSW penting banget buat ngelindungin berbagai kepentingan di kawasan itu.
Dia nyatetin, degradasi di pesisir ngancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, lima Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, lima Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Banyak banget!
Di pesisir utara Jawa juga berdiri berbagai infrastruktur logistik nasional, kayak bandara, jalur kereta api, sampai pelabuhan.
“Studi JICA [menunjukkan] pertumbuhan di kawasan Pantura 20% dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata,” kata Airlangga.
“Jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta, jadi yang terdampak 50 juta orang. Nah, tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat.”
Pengamat nganggep narasi ini bahaya. Soalnya, keberadaan industri besar-besaran itu yang justru micu penurunan permukaan tanah di utara Jawa.
Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, sendiri udah ngakuin kalau penurunan tanah di pesisir utara itu akibat kegiatan industri.
“Pusat industri semua di utara. Yang membuat penurunan tanah itu pasti aktivitas industri, pelabuhan yang besar. Itu butuh air tanah cukup banyak, makanya fenomena (penurunan tanah) terjadi di utara,” jelasnya.
Walhi pun ngedesek pemerintah buat nyari solusi dari penurunan tanah di utara Jawa yang jadi akar masalah dari banjir rob.
“Solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa,” tegas Walhi. Setuju!
Nggak cuma itu, sejumlah pengamat juga nganggep narasi pemerintah buat ngasih “rasa aman” dengan pembangunan tanggul ini sebenarnya “sesat”. Wah!
Peneliti lulusan Ocean University of China, Elisabeth Augustina Issantyarni, nyatain kalau rasa aman ini pada akhirnya bakal ningkatin investasi di wilayah pesisir.
Sementara itu, daratan pesisir biasanya terbentuk dari tanah aluvial atau endapan sungai selama ratusan tahun, jadi strukturnya lebih lunak ketimbang wilayah di tengah pulau.
Semakin banyak struktur bangunan berat yang berdiri di wilayah pesisir, kerentanan fisik tanah itu pun makin meningkat.
“Peningkatan ini termanifestasikan dalam laju penurunan muka tanah yang cepat dan dalam. Bencana banjir pun menjadi keniscayaan, dan ini hanya soal waktu,” tulis Elisabeth dalam jurnalnya pada 2017 silam.
Elisabeth pun nyebutin pembangunan tanggul ini sebagai paradoks. Di satu sisi, tanggul ngasih rasa aman buat sementara waktu, padahal kerentanan wilayah pesisir meningkat.
“Kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar daripada saat bencana menerjang wilayah tersebut sebelum ada tanggul,” tulisnya.
“Tindakan reaktif pemerintah dan swasta membangun tanggul bukan semata bertujuan melindungi manusia dan ruang hidup, tetapi lebih untuk menjaga modal yang telah diinvestasikan supaya dapat terus berkembang.”
Erwin juga sepakat. Menurutnya, pembangunan tanggul ini juga pada akhirnya cuma buat ngedatengin proyek-proyek dan investasi baru.
“Solusi-solusi instan yang bisa mendatangkan proyek-proyek memang sangat disenangi birokrat kita. kalau sudah ada sirkuit-sirkuit modal baru, pasti akan ada cerita perampasan ruang dan penggusuran,” katanya.
“Saya yakin model yang diciptakan ini pasti sepenuh-penuhnya mengabaikan kebutuhan dari mereka yang hidup di wilayah pesisir. Solusi yang katanya untuk masyarakat pesisir, malah menyengsarakan mereka.”
Jadi, Gimana Menurut Kamu?
Proyek tanggul raksasa Prabowo ini beneran bisa jadi solusi buat ngadepin banjir rob di utara Jawa, atau malah jadi bom waktu yang siap bikin sengsara masyarakat pesisir? Atau mungkinkah ada solusi lain yang lebih efektif dan berkelanjutan? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar! Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu biar makin banyak yang aware sama isu penting ini!
Leave a Comment