Jabar Gempar! Study Tour Dilarang? DPR Turun Tangan!
Sains Indonesia – Polemik larangan study tour di Jawa Barat bikin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, angkat bicara. Katanya, study tour itu HARUSNYA boleh dong! Asal…
Lalu Hadrian menegaskan, “Selama study tour itu untuk kepentingan edukasi, maka silakan saja, dengan catatan tidak memberatkan orang tua. Dan output-nya untuk siswa benar-benar harus mendukung kepentingan pendidikan,” tegasnya kepada wartawan, Senin (28/7). Jadi, jangan sampai study tour malah jadi beban dan gak ada manfaatnya, ya!
Kenapa Sih Study Tour Dilarang di Jabar?
Gara-gara Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA dari Gubernur Jabar, Dedy Mulyadi, yang melarang study tour, banyak yang bertanya-tanya. Tapi, ternyata gak semua kepala daerah nurut gitu aja.
Kepala Daerah Pembangkang? Siapa Saja Mereka?
Tercatat ada tiga kepala daerah di Jabar yang berani beda pendapat! Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, gak masalah dengan study tour asal gak buat penilaian akademik. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, juga setuju, tapi syaratnya harus ada aturan dan pengawasan ketat. Nah, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, lebih santai lagi, asal orang tua setuju dan ada nilai edukatifnya, study tour jalan terus!
Study Tour Itu Penting! Ini Alasannya!
Lalu menekankan bahwa study tour itu bukan cuma jalan-jalan biasa. Ini adalah sarana pembelajaran yang bisa bikin siswa lebih paham, lebih berkarakter, dan lebih melek budaya serta sejarah. Keren, kan?
Tapi Ingat! Jangan Sampai Jadi Ajang Pungli!
Penting banget, study tour itu harus sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Jangan sampai malah jadi ajang komersialisasi yang bikin pusing! Sekolah juga harus transparan dalam merancang kegiatan dan melibatkan komite serta dinas pendidikan.
“Pihak sekolah perlu merancang program study tour secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan komite sekolah dan dinas pendidikan dalam proses perencanaannya,” jelasnya.
Gak Cuma Study Tour, Jam Masuk Sekolah Juga Jadi Polemik!
Ternyata, kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang diterapkan Gubernur Dedy juga ditolak mentah-mentah oleh sejumlah kepala daerah. Mereka merasa kasihan sama siswa dan orang tua, apalagi kondisi wilayahnya beda-beda.
Koordinasi Amburadul? DPR Siap Jadi Penengah!
Lalu menilai semua masalah ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemprov dan Pemda. Waduh, gawat!
“Kebijakan pendidikan di daerah, khususnya yang menyangkut jam sekolah, kapasitas kelas, atau larangan kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour harus melalui forum koordinasi antara Pemprov dan Pemda,” jelas Lalu.
Komisi X DPR RI siap turun tangan untuk menjembatani perbedaan pendapat ini. Tujuannya cuma satu: mencari solusi terbaik untuk siswa!
“Komisi X DPR RI siap memfasilitasi dialog terbuka antara Pemprov Jabar dan para kepala daerah kabupaten/kota guna mencari jalan tengah yang produktif dan berpihak pada siswa,” ungkapnya.
Jadi, Gimana Dong?
Intinya, kebijakan pendidikan itu harus dipikirkan matang-matang dan melibatkan semua pihak. Jangan sampai malah bikin siswa dan orang tua jadi korban!
Setuju gak dengan pendapat Pak Lalu Hadrian? Atau kamu punya pengalaman menarik soal study tour? Share pendapatmu di kolom komentar, ya! Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu biar makin banyak yang aware!
Leave a Comment