Bikin kaget! Kontroversi seputar Sound Horeg yang memekakkan telinga dan bikin resah warga ternyata bukan cuma soal pelarangan. Seorang anggota DPR RI punya pandangan mengejutkan: Sound Horeg itu justru butuh DIATUR, bukan dilarang total! Politikus ini membongkar semua aspek yang perlu dipertimbangkan, dari hukum hingga filosofi, yang mungkin belum kamu tahu.
Dialah Muhammad Khozin, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili daerah pemilihan Jember dan Lumajang. Di tengah hiruk pikuk perdebatan tentang fenomena Sound Horeg yang meresahkan, Khozin dengan tegas menyatakan bahwa solusi terbaik bukanlah menghentikannya, melainkan merumuskan aturan main yang jelas. “Penggunaan Sound Horeg perlu pengaturan, bukan pelarangan. Banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Menurut Khozin, pengaturan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang penting: mulai dari aspek yuridis (hukum), sosiologis (dampak di masyarakat), hingga filosofis (dasar pemikiran mendalam). Intinya, keputusan terkait Sound Horeg tidak bisa diambil gegabah.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab bikin aturannya? Khozin menyebutkan bahwa pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, punya peran krusial. Aturan itu bisa berbentuk peraturan kepala daerah, surat edaran, atau bahkan perubahan pada peraturan daerah (Perda) tentang ketertiban yang sudah ada. Ini berarti, solusinya ada di tangan pemimpin lokal!
Mengapa sih Sound Horeg ini penting sampai butuh diatur? Ternyata, fenomena ini punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, Sound Horeg memberikan dampak ekonomi positif, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri hiburan lokal. Banyak yang menggantungkan hidup dari sini!
Namun, di sisi lain, kebisingan Sound Horeg juga memicu persoalan serius di masyarakat, khususnya terkait kesehatan (bayangkan telinga yang budek karena desibel tinggi!) dan aspek sosial. Nah, pada poin inilah relevansi pengaturan dibutuhkan. Bukan cuma ngegas, tapi juga peduli kesehatan dan ketertiban umum.
Isi pengaturannya sendiri bisa sangat komprehensif. Khozin memberikan beberapa contoh: mulai dari penentuan radius penyelenggaraan kegiatan dari permukiman warga (jangan sampai Sound Horeg bikin tetangga insomnia!), lokasi khusus seperti tempat pertunjukan terbuka, prosedur perizinan yang jelas, batas maksimal desibel suara yang diizinkan dengan pertimbangan kesehatan telinga, hingga larangan konten pornografi atau pornoaksi. Semua demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Yang menarik, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 ternyata bisa jadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pengaturan Sound Horeg. Khozin menegaskan, fatwa tersebut disusun berdasarkan berbagai perspektif, bahkan melibatkan dokter spesialis THT. Jadi, tidak perlu lagi diperdebatkan. Ini bukti kalau MUI pun peduli kesehatan telinga kita!
Jadi, jelas sudah bahwa pendekatan terhadap Sound Horeg bukan cuma sekadar melarang, tapi bagaimana mengelolanya agar bermanfaat sekaligus tidak merugikan. Muhammad Khozin berharap pemda bisa bijak merespons aspirasi masyarakat dan fatwa MUI ini, sehingga dampak buruk bisa diminimalisir dan manfaatnya bisa dioptimalkan.
Menurutmu, apakah regulasi adalah jalan tengah terbaik untuk fenomena Sound Horeg ini? Atau ada solusi lain yang lebih pas? Yuk, bagikan pandanganmu di kolom komentar dan jangan lupa sebarkan artikel ini agar makin banyak yang tahu!
Leave a Comment