TEL AVIV, KOMPAS.com – Ribuan rakyat Israel tumpah ruah ke jalanan, bukan untuk merayakan kemenangan, tapi untuk menuntut penghentian operasi militer yang makin meluas di Gaza! Sebuah pemandangan yang jarang terjadi, menunjukkan bahwa tidak semua warga mendukung langkah kontroversial pemerintah. Ada apa sebenarnya di balik demonstrasi besar-besaran ini?
Kericuhan ini pecah setelah kabinet keamanan Israel pada Jumat (8/8/2025) menyepakati lima prinsip untuk mengakhiri perang. Salah satunya, yang paling memicu amarah publik, adalah rencana mengambil alih kendali keamanan penuh atas Jalur Gaza. Militer Israel bahkan sudah menyatakan siap menguasai Kota Gaza, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran mendalam, terutama di kalangan keluarga para sandera.
Bayangkan saja, dari 50 sandera Israel yang masih disekap di Gaza, diperkirakan hanya 20 orang yang masih hidup. Keluarga mereka yang sudah berbulan-bulan didera cemas, kini mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang terus memperluas operasi militer. “Memperluas pertempuran membahayakan para sandera dan tentara hingga rakyat Israel tidak mau mengambil risiko!” demikian seruan tajam yang mereka tulis di platform X.
Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seperti biasa, menepis kritik tersebut. Ia bersikeras bahwa rencana perluasan operasi itu justru bertujuan untuk membebaskan sandera. “Kami tidak akan menduduki Gaza. Kami akan membebaskan Gaza dari Hamas. Ini akan membantu membebaskan sandera kami dan memastikan Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa mendatang,” tegas Netanyahu, seolah ingin meyakinkan publik bahwa keputusannya adalah yang terbaik.
Suara-suara dari jalanan tak kalah lantang. Shakha, seorang pengunjuk rasa di Yerusalem, berbagi perasaannya kepada BBC bahwa keluarganya ingin perang segera berakhir. “Para sandera kami sekarat di sana, dan kami membutuhkan mereka semua pulang sekarang. Apa pun yang diperlukan untuk dilakukan, kami harus melakukannya. Jika perang harus dihentikan, kami akan menghentikannya,” ujarnya penuh harap.
Di lokasi yang sama, Yerusalem, mantan prajurit tempur Max Kresch juga ikut berdemo. Ia mengaku menolak kembali bertugas sejak awal perang. “Kami lebih dari 350 tentara yang menolak terlibat dalam perang politik Netanyahu yang membahayakan sandera dan membuat warga Palestina tak berdosa di Gaza kelaparan,” kata Kresch, memberikan sudut pandang dari dalam militer itu sendiri.
Laporan dari The Times of Israel menyebutkan, keluarga sandera dan tentara sengaja menggelar aksi di Tel Aviv, dekat markas Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Mereka bukan hanya berdemonstrasi, tapi juga mendesak tentara lain untuk menolak bertugas dalam operasi militer yang diperluas ini. Bahkan, ibu salah satu sandera berani menyerukan pemogokan umum! Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menyebut langkah ini sebagai respons yang dibenarkan, meskipun serikat buruh utama Israel menolak mendukung pemogokan tersebut.
Ketegangan internal tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di lingkaran elite. Netanyahu dikabarkan menerima peringatan keras dari Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Eyal Zamir. Menurut media Israel, Zamir menilai pendudukan penuh Gaza justru bisa menjadi “perangkap” dan membahayakan nyawa sandera. Ironisnya, jajak pendapat menunjukkan mayoritas publik Israel mendukung kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan sandera dan mengakhiri perang. Kontras dengan pernyataan Netanyahu di Fox News, di mana ia justru menyebut Israel akan menduduki seluruh Jalur Gaza dan kemudian menyerahkannya kepada pasukan Arab.
Adapun lima prinsip yang ditetapkan kabinet keamanan Israel untuk mengakhiri perang meliputi: melucuti senjata Hamas, memulangkan seluruh sandera, mendemiliterisasi Jalur Gaza, mengambil alih kendali keamanan, serta membentuk pemerintahan sipil baru yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Sementara itu, dunia internasional bereaksi keras. Seorang pejabat tinggi PBB memperingatkan bahwa pengambilalihan penuh Kota Gaza oleh militer Israel berisiko menimbulkan konsekuensi bencana bagi warga sipil dan sandera. Kota padat penduduk ini sebelum perang dihuni sekitar satu juta warga Palestina. Inggris, Perancis, Kanada, dan sejumlah negara lain terang-terangan melontarkan kritik. Jerman bahkan sampai menghentikan ekspor senjata ke Israel sebagai bentuk protes keras. Dewan Keamanan PBB pun dijadwalkan akan membahas rencana ini pada Minggu.
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memilukan. Badan-badan PBB terus mendesak Israel membuka akses lebih luas untuk bantuan kemanusiaan dan pangan, di tengah laporan yang terus meningkat tentang kematian akibat kelaparan. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan lima orang, termasuk dua anak-anak, meninggal dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi. Ini menambah daftar panjang korban tewas akibat kelaparan menjadi 217 orang, termasuk 100 anak-anak yang tak berdosa. Meskipun Israel membantah adanya kelaparan dan menyalahkan Hamas, pakar keamanan pangan yang didukung PBB justru menilai skenario terburuk kelaparan sudah terjadi pada Juli lalu.
Laporan independen dari Gaza pun sulit didapat, karena BBC dan media internasional lain tidak mendapat izin dari Israel untuk meliput. Situasi di lapangan sangat mengerikan: dalam 24 jam terakhir saja, setidaknya 59 orang tewas dan 363 orang terluka akibat operasi militer Israel, termasuk 35 korban yang meninggal saat berusaha mendapatkan bantuan. Ini adalah gambaran nyata dari tragedi yang terus berlangsung.
Singkatnya, kondisi di Israel dan Gaza kini seperti bom waktu. Protes besar-besaran dari rakyat sendiri, penolakan dari sebagian militer, peringatan dari dunia internasional, dan krisis kemanusiaan yang makin parah, semuanya bertabrakan dengan rencana pemerintah Israel untuk memperluas kendali di Gaza. Apakah suara-suara ini akan didengar? Apakah sandera akan selamat? Dan akankah tragedi kemanusiaan ini bisa dihentikan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari sebarkan informasi ini agar lebih banyak mata terbuka akan realita di sana!
Leave a Comment