Heboh! Bupati Kolaka Timur Bantah Terjaring OTT KPK, Tapi Kok Begini? Sebuah drama hukum kini bergulir di Sulawesi Tenggara, menyeret nama Bupati Koltim, Abdul Azis, yang mendadak jadi sorotan nasional. Benarkah ia berhasil ‘menghindar’ dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang gencar-gencarnya melakukan operasi senyap?
Kasus ini mencuat setelah kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), santer beredar. Namun, sosok yang paling dicari, Bupati Koltim Abdul Azis, justru tampil dengan bantahan mengejutkan. “Saya tidak tahu, di Kendari ini,” kilahnya saat dihubungi Antara pada Kamis (7/8/2025), seolah menepis semua tuduhan yang mengarah padanya dan menyebut ia tengah berada di Kota Kendari.
Kecurigaan publik semakin menguat ketika panggilan telepon yang mengonfirmasi bukan hanya dugaan OTT terhadap dirinya, tetapi juga dua stafnya, mendadak terputus. Aksi ‘mati lampu’ sambungan telepon ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan: Ada apa sebenarnya di balik kepanikan sang Bupati?
Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara memberikan petunjuk penting terkait perkembangan kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sultra, Kombes Pol Dody Ruyatman, membenarkan bahwa penyidik KPK memang meminjam ruangan Tipikor Dit Reskrimsus. Ruangan itu digunakan untuk memeriksa terduga kasus korupsi yang terjaring dalam OTT di Kabupaten Kolaka Timur. “Tadi penyidik KPK koordinasi pakai ruangan untuk pemeriksaan kasus korupsi yang di Kolaka Timur,” jelas Dody.
Pemeriksaan oleh sekitar empat penyidik KPK tersebut telah berlangsung sejak pukul 10.00 Wita, melibatkan sejumlah orang dari Kolaka Timur. Namun, Dody dengan tegas menyatakan, “Tapi, dari beberapa orang tadi, tidak ada Bupati Kolaka Timur.” Pernyataan ini tentu saja membuat situasi semakin kompleks. Jika bukan Bupati yang tertangkap di lokasi pemeriksaan Polda, lalu siapa saja yang diamankan KPK?
Konfirmasi langsung datang dari pucuk pimpinan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya OTT di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, masih irit bicara. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik masih bekerja di lapangan. “Nanti akan kami update (beri tahu, red.) kembali siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa. Nanti kami akan update kembali,” ujar Budi Prasetyo, mengisyaratkan bahwa operasi ini masih dalam tahap pengembangan.
Sebagai informasi, OTT di Sultra ini adalah kali ketiga KPK melakukan operasi serupa sepanjang Tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melancarkan OTT terkait dugaan suap proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 16 Maret 2025. Kemudian, KPK kembali melakukan OTT pada 28 Juni 2025, terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Kini, mata publik tertuju pada Sultra, menanti detail lengkap dari operasi KPK yang ketiga ini.
Kasus OTT di Kolaka Timur ini adalah bukti nyata komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai daerah. Meskipun Bupati Abdul Azis membantah keterlibatannya, namun fakta bahwa KPK telah melakukan pemeriksaan dan menahan sejumlah orang terkait kasus korupsi di sana, mengindikasikan adanya skandal besar yang sedang diusut tuntas. Akankah ada kejutan lebih lanjut dari hasil pengembangan kasus penangkapan KPK ini? Mari kita terus pantau bersama. Jangan lewatkan setiap perkembangan kasus korupsi pejabat daerah ini! Bagikan artikel ini agar lebih banyak orang tahu, dan beri komentar di bawah, menurutmu apa yang sebenarnya terjadi di balik bantahan sang Bupati?
Leave a Comment