Jakarta lagi heboh! Sebuah nama baru bikin geger jagat BUMD Ibu Kota. Bagaimana tidak, Gubernur Pramono Anung baru saja mengangkat sosok yang dikenal dekat dengan Anies Baswedan sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro. Ya, dia adalah Sahrin Hamid. Penunjukan ini tentu saja langsung jadi sorotan, apalagi Sahrin dan Anies memang sebelumnya dikenal sebagai pendukung setia Pramono dalam Pilkada Jakarta 2024 yang baru saja usai.
Pengumuman penunjukan Sahrin Hamid sebagai komisaris Jakpro ini disampaikan langsung oleh pihak Jakpro pada Senin, 4 Agustus 2025. “Perubahan susunan Dewan Komisaris ini sudah melalui Keputusan Para Pemegang Saham,” terang Yeni Widayanti, Vice President Corporate Secretary Jakpro, dalam keterangan resminya. Tentu saja, langkah ini langsung memicu pertanyaan besar di kalangan publik.
Lalu, apa alasan Gubernur Pramono Anung memilih Sahrin? Saat berbicara di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025, Pramono membeberkan pertimbangan utamanya dalam menunjuk komisaris BUMD, tak terkecuali Jakpro. “Pertama, saya harus mengenal yang bersangkutan. Kedua, yang paling penting adalah kredibilitas,” tegas Pramono. Sebuah alasan yang sederhana namun penuh makna.
Namun, di tengah pernyataan Pramono, publik justru ramai menyoroti jejak Sahrin Hamid yang tak lain adalah bagian dari lingkaran politik dekat Anies Baswedan. Meski demikian, Pramono memilih untuk tidak membahas lebih jauh soal afiliasi politik Sahrin dalam kesempatan tersebut. Sebuah strategi komunikasi yang cukup menarik perhatian.
Jadi, siapa sebenarnya Sahrin Hamid ini? Nama Sahrin memang sudah tak asing lagi, terutama bagi para pengikut perkembangan politik Indonesia. Ia sempat mondar-mandir di pemberitaan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kala itu, Sahrin dipercaya menjadi salah satu juru bicara utama Anies Baswedan, saat Anies maju sebagai calon presiden bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Sayangnya, pasangan ini harus mengakui keunggulan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tim Anies-Muhaimin saat itu punya segudang juru bicara, totalnya mencapai 89 orang! Tapi di antara puluhan nama itu, Sahrin Hamid adalah salah satu yang paling menonjol dan punya kedekatan spesial dengan Anies Baswedan secara langsung. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Anies padanya.
Usai Pilpres 2024, Anies sempat digadang-gadang bakal kembali bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Namun, karena kendala dukungan partai, langkahnya terhenti. Mengejutkannya, Anies kemudian terang-terangan memberikan dukungannya kepada Pramono Anung, yang kini sukses menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Sebuah manuver politik yang patut dicermati.
Di masa itu, Anies memang sudah tak lagi dikelilingi puluhan juru bicara seperti saat Pilpres. Tapi mantan Menteri Pendidikan ini tetap memilih Sahrin Hamid sebagai corong suaranya. Dukungan Anies Baswedan untuk Pramono Anung di Pilkada Jakarta pun seringkali disampaikan melalui Sahrin. Ini menunjukkan betapa Sahrin adalah figur kunci bagi Anies.
Jejak kedekatan Sahrin dengan Anies ternyata sudah terendus jauh sebelum Pilpres 2024. Pada 7 Mei 2023, hampir setahun sebelum Pilpres, Sahrin pernah mengatasnamakan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membentuk tim relawan pendukung Anies sebagai calon presiden. “Insyaallah 2024 Anies presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat,” seru Sahrin dalam acara deklarasi di Jakarta kala itu. Sebuah pernyataan yang langsung jadi buah bibir.
Tapi, deklarasi relawan Anies yang membawa-bawa nama PAN itu justru menimbulkan polemik panas. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, buru-buru mengklarifikasi bahwa para deklarator, termasuk Sahrin Hamid, sudah bukan lagi bagian dari struktur partai mereka.
Meskipun beberapa orang mengaku masih menjadi bagian dari PAN saat deklarasi relawan untuk Anies, Viva Yoga bersikeras menyangkal. “Memang pernah menjadi pengurus PAN. Tetapi sudah lama tidak aktif dan tidak pernah berinteraksi dengan program partai,” tegas Viva pada 8 Mei 2023. Jelas, ini menunjukkan ada ketidaksepahaman di internal partai.
Kesimpulan Viva pun tegas: Sahrin Hamid sudah tak punya ikatan lagi dengan PAN. “Sudah tidak nyambung lagi dengan kegiatan partai,” pungkasnya. Sebuah penegasan yang memutus keraguan soal afiliasi politik Sahrin dengan PAN saat itu.
Terlepas dari polemik itu, Sahrin Hamid memang punya jejak karier yang cukup panjang di Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah menduduki posisi strategis, mulai dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Muda PAN (2003-2006), Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN (2005-2010), hingga Ketua DPP PAN (2010-2011). Pengalamannya di kancah politik memang tak bisa diragukan.
Tak hanya di internal partai, Sahrin Hamid juga pernah berkiprah di Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 2004-2009. Karier politiknya juga merambah ke daerah. Pada Pilkada 2013, ia pernah mencoba peruntungan sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara, berpasangan dengan Muhajir Albar. Bahkan, pada 2018, Sahrin sempat menjabat sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara. Profil yang cukup mumpuni di dunia pemerintahan.
Di luar perannya sebagai Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid kini juga aktif memimpin organisasi masyarakat (Ormas) bernama Gerakan Rakyat. Menariknya, ide dan gagasan pendirian Ormas ini disebut-sebut datang langsung dari Anies Baswedan. Sahrin sendiri menduduki posisi Ketua Umum Gerakan Rakyat, sebuah posisi yang menunjukkan kapasitas kepemimpinannya.
Meski ide Ormas Gerakan Rakyat berawal dari Anies, perlu dicatat bahwa saat ini Anies Baswedan tidak masuk dalam struktur kepengurusan resmi Ormas tersebut, yang dideklarasikan pada 27 Februari 2025. Sebuah garis pemisah yang cukup jelas.
Sebagai informasi tambahan, Sahrin Hamid adalah seorang politikus asli Maluku Utara. Riwayat pendidikannya juga tak main-main: ia menempuh Diploma Satu (D1) di Bumi Hijrah, Kota Tidore. Gelar sarjananya diraih dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) (1994-2000) dan Universitas Jakarta (Unija) (2000-2004). Tak berhenti di situ, ia juga melanjutkan studi magister Ilmu Hukum di Unisba pada 2009. Latar belakang pendidikan yang kuat mempertegas kredibilitasnya.
Penunjukan Sahrin Hamid sebagai Komisaris Jakpro oleh Gubernur Pramono Anung memang jadi cerita menarik. Dari juru bicara setia Anies Baswedan hingga kini menduduki posisi strategis di BUMD Ibu Kota, perjalanan Sahrin patut dicermati. Apakah ini bagian dari konsolidasi politik pasca-Pilkada, atau murni karena kredibilitas dan kapabilitasnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal pasti, penunjukan ini menunjukkan bahwa dunia politik Jakarta selalu penuh kejutan.
Menurut Anda, apa dampak penunjukan Sahrin Hamid bagi Jakpro dan dinamika politik Jakarta? Mari berdiskusi di kolom komentar dan bagikan artikel ini agar lebih banyak orang tahu!
Leave a Comment