Sains Indonesia – , Jakarta – Ada apa sebenarnya di balik nada heran Presiden Prabowo Subianto? Di tengah ketegangan ekonomi global, kok masih ada saja yang nyinyir soal hasil negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dipimpinnya bersama Donald Trump? Ini bukan cuma soal angka, tapi nasib pekerja dalam negeri dan masa depan bangsa!
Kegeraman Prabowo ini ia sampaikan langsung saat perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 23 Juli 2025. Beliau menekankan, situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia, katanya, harus tetap menjaga status non-blok, terutama di bidang ekonomi. Semua negara, termasuk kita, sedang berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan kebijakan tarif impornya yang keras.
Presiden Prabowo mengakui, negosiasi dengan AS memang alot. Tapi, sebagai pemimpin, tanggung jawabnya besar: menjaga agar tidak ada PHK massal di kalangan pekerja dalam negeri.
“Karena itu ya saya bermusyawarah, saya negosiasi, selalu ada yang nyinyir. Jadi gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain. Kita enggak ada yang bener gitu, kita mau kerja baik enggak ada yang bener,” keluh Prabowo. Ia seolah frustasi menghadapi kritik yang tak henti, bahkan ketika berupaya keras demi kepentingan rakyat.
Tak hanya soal tarif impor, Prabowo juga teringat bagaimana program unggulannya, makan bergizi gratis, juga sempat dihujani kritik dan pertanyaan. Bahkan ada yang membandingkan: mana yang lebih penting, makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Prabowo menegaskan, kedua hal itu tak bisa dipertentangkan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mewajibkan pendidikan gratis. Tapi, anak-anak yang lapar juga tak boleh dibiarkan begitu saja. “Jangan dipertentangkan, tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, dia masa depan kita,” pungkasnya.
Lantas, seperti apa sih kesepakatan tarif impor yang digadang-gadang ini? Gedung Putih merilis poin-poin penting dari perjanjian perdagangan timbal balik yang disepakati oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli 2025. Menurut rilis resmi pada 22 Juli 2025, Indonesia akan menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif untuk berbagai produk industri, makanan, dan pertanian asal AS yang diekspor ke Indonesia. Sebagai balasan, Amerika Serikat akan menurunkan tarif timbal balik menjadi 19 persen, sesuai Executive Order 14257 tanggal 2 April 2025, terhadap barang asal Indonesia.
Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Indonesia juga sepakat menghapus hambatan non-tarif, seperti persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan syarat pelabelan untuk produk-produk AS. Ini juga termasuk pencabutan pembatasan impor atau izin terhadap barang Amerika dan komponennya, penghapusan persyaratan inspeksi pra-pengapalan, serta penerapan praktik regulasi yang baik.
Tapi, benarkah kesepakatan dagang ini menguntungkan kedua belah pihak? Peneliti dan dosen ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani, justru melihat ada ketimpangan mencolok. Menurutnya, perjanjian ini cenderung lebih menguntungkan Amerika Serikat.
“Salah satu aspek paling krusial dari kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump adalah ketimpangan dalam struktur tarif yang disepakati,” kata Listya dalam keterangan tertulisnya pada 18 Juli 2025. Sekilas memang tampak positif, seolah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Namun, Listya menyoroti, barang-barang dari AS akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif dan tanpa hambatan non-tarif. “Dalam istilah dagang internasional, ini bukan lagi simbiosis mutualisme, melainkan lebih menyerupai jalan satu arah,” tegas dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII ini.
Jadi, di satu sisi kita mendengar pembelaan keras dari Presiden Prabowo yang merasa upayanya menjaga ekonomi dan pekerja dalam negeri selalu menuai kritik. Di sisi lain, ada suara pakar yang menyoroti adanya ketimpangan nyata dalam perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat ini, yang dinilai lebih menguntungkan AS.
Mana yang benar? Apakah ini harga yang harus dibayar demi stabilitas, ataukah ada cara negosiasi yang lebih adil? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa sebarkan artikel ini agar diskusi semakin luas!
Leave a Comment