PEMERINTAH memutuskan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di Jakarta. Pemerintah tidak lagi menghelat upacara itu di Ibu Kota Nusantara atau IKN seperti pada tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan infrastruktur di IKN belum siap untuk menjadi tempat diselenggarakannya upacara kenegaraan. “Di IKN sedang dalam proses pembangunan, jadi kami konsentrasi ke pembangunan,” ujar Juri saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2025.
Juri menyebutkan upacara kenegaraan tidak hanya di Jakarta. Otoritas IKN juga akan menggelar upacara 17 Agustus 2025 di Istana Garuda IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia belum memastikan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upacara HUT RI di IKN. “Nanti kami lihat,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu.
Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tema dan logo HUT RI ke-80 pada hari ini, Jumat, 18 Juli 2205. Rencananya, peluncuran itu akan digelar di Istana Kepresidenan dan disiarkan secara langsung bersama dengan kementerian dan lembaga serta jajaran pemerintah daerah.
Pemerintah juga akan menyosialisasikan tema dan logo HUT RI saat hari bebas kendaraan bermotor. “Kami semua akan menyosialisasikan tema dan logo ini bersama saat car free day di Jalan Sudirman-Thamrin dan membagi suvenir,” ujar dia.
Tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Sekitar 1.400 tamu hadir pada pengibaran bendera di IKN pertama dalam sejarah tersebut. Kepala lembaga negara, menteri, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja pegawai sekitar proyek IKN hadir sebagai tamu.
Saat itu, pengibaran bendera HUT ke-79 RI hanya dilaksanakan di IKN. Sementara rangkaian di Istana Merdeka, Jakarta, mengikutinya secara hybrid.
Kala itu, Prabowo yang berstatus presiden terpilih sempat mengatakan bakal kembali menggelar upacara HUT RI di IKN. Prabowo menyampaikan itu saat mendampingi Jokowi dalam perayaan hari kemerdekaan di IKN. “Insyaallah akan di sini lagi,” ujarnya di depan Istana Negara, IKN, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Saat itu, Prabowo belum bisa memastikan rangkaian HUT RI di IKN pada 2025 akan diadakan di dua tempat. “Ya dilihat nanti, tapi intinya upacara di sini,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Istana Kepresidenan sudah membentuk panitia peringatan HUT ke-80 RI satu bulan sebelum acara berlangsung pada 17 Agustus 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan upacara kenegaraan tahun ini akan kembali digelar di Jakarta, bukan di IKN.
“(Ini) kalau sesuai informasi terakhir yang kami dapatkan,” kata Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juli 2025.
Pengamat Sebut IKN Bukan Prioritas bagi Prabowo
Menanggapi rencana pemerintah itu, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan status Jakarta yang masih ibu kota negara menjadi alasan politik Prabowo menggelar peringatan HUT RI di Jakarta.
Siti mengatakan, meskipun ada Undang-Undang (UU) IKN dan UU DKJ, secara formal institusional ibu kota RI belum resmi pindah ke IKN di Kalimantan Timur. “Ini bisa dimaknai juga bahwa Jakarta masih absah sebagai ibu kota RI,” katanya.
Dia menilai sejak awal IKN bukanlah prioritas bagi Prabowo. Sebab, kata dia, Asta Cita Prabowo tidak mencantumkan IKN. Tiga target kemandirian yang disampaikan Prabowo adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi.
Menurut Siti, meskipun ada istilah lanjutkan dalam kampanye pemilu 2024, Prabowo banyak mengintroduksi program unggulannya sendiri yang mungkin dinilai lebih mendesak dibutuhkan rakyat.
“APBN belum mencukupi membangun IKN yang tergolong proyek mercusuar,” kata Siti pada Kamis, 17 Juli 2025. “Maka rasional bila IKN tidak menjadi prioritas. Artinya, baik secara politik maupun ekonomi, IKN belum dinilai urgen dan signifikan.”
Adapun dosen politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, juga menduga efisiensi menjadi alasan Prabowo tidak menggelar acara di IKN. Sebab, apa pun judulnya, HUT RI di IKN pasti butuh biaya yang tak sedikit. Adi mengatakan infrastruktur IKN juga belum sepenuhnya rampung.
Adi mengatakan ada kesan pemerintah kali ini tak terlampau memprioritaskan IKN, walau pembangunannya dilanjutkan. Bos lembaga Parameter Politik Indonesia ini mengatakan Prabowo lebih terlihat punya program prioritas unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah gratis, hingga koperasi desa. “IKN terus dilanjutkan. Itu terbukti dengan alokasi anggaran yang ada. Tapi tak terlampau agresif seperti periode Jokowi,” katanya.
Anggota DPR Dukung HUT RI Ke-80 Digelar di Jakarta untuk Efisiensi
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mendukung rencana pemerintah menggelar perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta. Sebab, dia menilai infrastruktur Jakarta lebih lengkap dibandingkan IKN, sehingga efisien secara anggaran.
“Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan memindahkan upacara kenegaraan ke IKN membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” kata dia menegaskan.
Toha juga menilai Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini akan memastikan kehadiran mereka dalam momentum bersejarah tersebut.
“Jakarta lebih terjangkau dan familier. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa berfokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” ujarnya.
Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Mengapa Banyak Anggota Jemaah Haji Indonesia Meninggal
Leave a Comment