Sains Indonesia – , Jakarta – Kementerian Luar Negeri menanggapi kritik yang menyebut Indonesia pasif dalam merespons konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Juru bicara Kemlu, Roy Soemirat, menegaskan bahwa pendekatan Indonesia selama ini fokus pada proses nyata, bukan pertunjukan diplomasi di depan publik.
“Tidak seluruh hal perlu jadi domain publik,” kata Roy, ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bagi Indonesia adalah memastikan adanya proses diplomasi yang benar-benar berjalan. “Diplomasi itu the art of statecraft, bukan hanya masalah stagecraft,” ungkapnya menambahkan.
Roy mengatakan, saat ketegangan memuncak, salah satu pejabat eselon I Kemlu langsung ditugaskan melakukan pendekatan melalui forum ASEAN. Langkah ini ditempuh agar ada tindakan segera yang bisa mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Namun, ia enggan merinci pihak-pihak yang telah didekati. “Kegiatan itu nyata, tapi saya mungkin tidak bisa sebut satu per satu,” ujarnya.
Koordinasi dengan Ketua ASEAN
Menurut Roy, sejak awal krisis, Menteri Luar Negeri Indonesia telah melakukan komunikasi intensif dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini. “Sejak eskalasi di lapangan beberapa hari lalu, Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak,” kata dia.
Indonesia, ujar Roy, juga berpegang pada prinsip penyelesaian damai seperti yang diatur dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama. “Seluruh masalah hanya bisa selesai secara berkesinambungan apabila ada dialog. Bukan lewat kekerasan,” ucapnya.
Roy juga mengingatkan pengalaman Indonesia saat memimpin ASEAN pada 2011, ketika dinamika serupa terjadi. Kala itu, Indonesia diberi mandat untuk menjadi mediator. “Kami menyampaikan kesiapan apabila ada hal-hal khusus yang dibutuhkan oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk membantu kedua negara anggota,” ujarnya.
Gencatan Senjata Disepakati
Senin malam, Thailand dan Kamboja resmi menyepakati gencatan senjata setelah lima hari bentrokan di perbatasan yang menewaskan 35 orang dan mengusir lebih dari 200 ribu warga. Kesepakatan diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin mediasi di Putrajaya, Malaysia.
“Gencatan senjata segera dan tanpa syarat yang berlaku mulai 24 jam waktu setempat, tengah malam tanggal 28 Juli 2025,” ujar Anwar dalam konferensi pers. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyebut kesepakatan itu sebagai peluang untuk memulihkan hubungan. “Solusi yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar akan menjadi syarat bagi diskusi bilateral kita untuk kembali normal dalam hubungan,” ungkapnya.
Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai juga menegaskan bahwa negaranya berkomitmen menyelesaikan konflik secara damai. “Kami menyetujui gencatan senjata disertai jaminan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak,” tuturnya.
Pilihan editor: Trump Turunkan Tarif uni Eropa dari 30 Persen Jadi 15 Persen
Leave a Comment