jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki sejumlah strategi untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, dalam dua tahun pertama Gubernur Jabar meminta untuk fokus menyelesaikan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang,” kata Dedi, Sabtu (26/7/2025).
Tahun selanjutnya, kata dia, akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan perbankan akan dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dedi juga memastikan bahwa ke depan kawan strategis seperti Bodebekpunjur, Cekungan Bandung, dan Rebana akan menjadi prioritas yang diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja lebih luas.
Pemerintah Provinsi juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Selanjutnya, adalah perbaikan infrastruktur di kawasan industri dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpadu juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Pak Gubernur sedang mengupayakan beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini akan memberikan berbagai insentif seperti pengurangan atau penghapusan pajak serta kemudahan perizinan bagi investor,” ucapnya.
Langkah-langkah strategis tersebut, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun ke depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, jumlah penduduk miskin di Jabar pada Maret 2025 sebanyak 3,65 juta orang atau mencapai 7,02 persen dari total penduduk.
Angka ini turun sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan September 2024 yang sebanyak 3,67 juta orang.
Plt. Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus mengatakan, kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor turunnya angka kemiskinan periode Maret 2025 di Jabar.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I/2025 tumbuh 4,98 persen year on year (y-on-y) lebih tinggi dibandingkan triwulan IV/2024 yang sebesar 4,91 persen (y-on-y).
“Indikator lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,74 persen turun dibandingkan TPT Agustus 2024. Meskipun jumlah pengangguran mengalami kenaikan dari 1,77 juta orang menjadi 1,81 juta orang,” ujar Darwis, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, dalam mengukur Garis Kemiskinan (GK), BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Pendekatan ini, kata dia, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, kemudian diukur menggunakan garis kemiskinan.
“Garis Kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp.547.752 per orang per bulan. Dan GK ini naik 2,29 persen dibandingkan September 2024. Komoditi makanan menyumbang 74,88 persen terhadap Garis Kemiskinan dan non makanan menyumbang 25,12 persen,” tandasnya. (mcr27/jpnn)
Leave a Comment