JAKARTA, KOMPAS.TV – Ada apa dengan Presiden Jokowi? Baru-baru ini, ia sempat curhat terbuka soal “agenda besar” yang ditudingnya ingin menjatuhkan reputasi politiknya. Eh, bukannya dapat dukungan penuh, malah pakar politik kondang ikut berkomentar dan menyarankan beliau untuk “mundur” dari urusan politik praktis! Lho, kok bisa?
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyentil bahwa sebagai seorang negarawan, Presiden ke-7 RI itu sebaiknya memang membatasi diri untuk tidak lagi bicara soal urusan politik ke publik. “Saya setuju ya bahwa sebaiknya sebagai negarawan, beliau membatasi untuk tidak bicara urusan politik praktis ke publik,” ujar Burhanuddin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Rabu (16/7/2025).
Burhanuddin sendiri mengakui ada benarnya soal apa yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, secara empirik memang tingkat kedisukaan terhadap Jokowi menurun drastis setelah isu ijazah palsu menyita perhatian publik berbulan-bulan. “Secara substansi apa yang disampaikan Pak Jokowi mungkin ada benarnya bahwa ada desain di balik serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke keluarga besar beliau,” tambahnya. Apalagi, kata Burhanuddin, memang putra dan menantu Presiden sudah terjun ke dunia politik, seperti Gibran Rakabuming yang sempat terseret isu pemakzulan.
Namun, di sinilah letak kritiknya. Meski klaim Jokowi mungkin valid, Burhanuddin menyayangkan jika “perasaan” tersebut justru dilempar ke ruang publik. Hal itu, katanya, malah akan memicu banyak pertanyaan. “Sikap saya pribadi, pandangan saya pribadi, saya sebenarnya berharap seorang presiden yang pernah menempati orang nomor 1 di republik, setelah selesai itu sebaiknya beyond dari urusan di dunia politik,” tegas Burhanuddin.
Ia berharap mantan presiden bisa menjadi negarawan sejati yang fokusnya bukan lagi memikirkan pemilu 5 tahun ke depan, tetapi lebih ke arah warisan apa yang akan diberikan untuk generasi berikutnya. Ini bukan lagi soal kursi kekuasaan, melainkan legacy yang abadi!
Sebagai konteks, sebelumnya, tepatnya Senin (14/7/2025), Presiden Joko Widodo memang sempat menduga adanya “agenda besar” di balik kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. “Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tudingan ijazah palsu itu pada proses hukum yang berlaku. “Bacaan kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa,” ujarnya santai.
Intinya, di tengah pusaran isu ijazah palsu dan “agenda besar” yang dirasakan Presiden Jokowi, ada pandangan kuat dari pakar politik Burhanuddin Muhtadi bahwa seorang pemimpin pasca-jabatan semestinya fokus sebagai negarawan, bukan lagi terlibat dalam dinamika politik praktis. Ini adalah dilema besar bagi setiap pemimpin: kapan harus berhenti bicara politik dan mulai fokus pada warisan. Menurut Anda, apakah seorang mantan presiden memang sebaiknya “puasa” dari urusan politik? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa share artikel ini agar makin banyak yang tahu!
Leave a Comment