Herman Khaeron Buka Suara: Pengibar Bendera One Piece Langgar Hukum? Ini Faktanya!

Geger! Bendera One Piece Berkibar Jelang HUT RI, Nasionalisme Terluka?

Aksi pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI menuai kontroversi. Wajar jika aparat bertindak tegas? Atau ini cuma ekspresi kebebasan anak muda?

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menilai tindakan hukum terhadap pengibar bendera One Piece adalah hal yang wajar. Menurutnya, bendera Merah Putih itu sakral, lahir dari perjuangan pahlawan yang mengorbankan darah dan nyawa.

“Kalau kemudian aparat menegakkan hukum dengan keras, ya, wajar,” tegasnya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Masak kemudian setelah merdeka, mengibarkan bendera yang begitu suci, malah disaingi oleh bendera-bendera lain yang tidak perlu,” lanjut Herman, yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Herman menilai simbol fiksi dalam bendera One Piece tidak relevan dengan nilai-nilai nasionalisme. Ia pun setuju jika negara menertibkan warga yang mengibarkan bendera tersebut menjelang 17 Agustus.

“Ya ditertibkan, silakan itu terjemahannya aparat penegak hukum,” kata anggota Komisi VI DPR ini.

Anak Muda Cuma Ekspresi?

Namun, pandangan berbeda datang dari Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah. Ia meminta pemerintah dan masyarakat tidak terburu-buru menghakimi fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece ini.

Menurut Luluk, ini adalah ekspresi anak muda yang cepat menyerap budaya pop, apalagi di era media sosial. “Itu seperti mewakili situasi yang dihadapi mereka, khususnya berkaitan dengan semangat kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan,” jelas Luluk dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Agustus 2025.

Luluk berpendapat makna simbol seperti bendera bajak laut bisa berubah ketika muncul di ruang publik. Ia menyarankan pemerintah menyikapi fenomena ini dengan bijak. “Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan literasi budaya populer, membuka ruang dialog antargenerasi, dan memahami keresahan anak muda,” sarannya.

Ia mencontohkan komunitas musik underground yang sejak lama menjadi ruang ekspresi kebebasan. “Itu fenomena global. Ada di mana-mana. Jadi gak perlu khawatir berlebihan,” katanya.

Luluk menekankan pentingnya menjaga budaya populer sebagai ruang berekspresi yang sehat, bukan sumber konflik. “Selama bendera Merah Putih masih lebih tinggi dari One Piece, maka semua akan baik-baik saja,” pungkas Luluk.

Benarkah Ada Operasi Senyap?

Di tengah berbagai pernyataan, muncul dugaan aksi pengibaran bendera One Piece ini disusupi oleh aparat. Mahasiswa Universitas Riau, Kharik Anhar, yang ikut dalam aksi tersebut, mengatakan ada imbauan dari grup WhatsApp yang berisi ketua RT dan RW untuk melaporkan warga yang mengibarkan bendera One Piece. Laporan tersebut diminta diteruskan ke Babinsa dan Bimas.

Kharik menunjukkan tangkapan layar berisi imbauan tersebut kepada Tempo. Pesan itu, kata Kharik, berasal dari rekannya di Bogor, Jawa Barat. “Ini jelas pembungkaman yang nyata. Padahal bendera Jolly Roger bentuk kritik kepada negara yang sistemnya sudah korup dan diisi oleh orang korup juga, kenapa mereka marah?” kata Kharik saat dihubungi pada Ahad, 3 Agustus 2025.

Menurut Kharik, pemasangan bendera animasi itu sudah sesuai aturan dan tidak mengesampingkan penghormatan pada bendera Merah Putih. “Kami tetap menghormati bendera negara. Karena itu kami mengibarkannya sesuai dengan aturan, meletakkan bendera One Piece secara terpisah, jangan sampai lebih tinggi atau sejajar,” jelasnya.

Ancaman dari Aparat

Di tempat lain, Polda Banten juga mengancam akan menindak tegas warga yang sengaja mengibarkan bendera bajak laut One Piece di momen HUT ke-80 RI.

“Kalau ada terbukti melakukan pelanggaran dan dia tidak Merah Putih, tentu kami akan tindak tegas,” kata Wakapolda Banten Brigadir Jenderal Hengki di Tangerang, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Jadi, Bagaimana Seharusnya Kita Menyikapi Ini?

Polemik bendera One Piece ini membuka ruang diskusi penting tentang nasionalisme, kebebasan berekspresi, dan peran budaya populer di kalangan anak muda. Apakah pengibaran bendera ini bentuk penghinaan terhadap negara, atau justru kritik sosial yang kreatif? Apakah aparat perlu bertindak represif, atau justru merangkul dan memahami aspirasi generasi muda?

Yang jelas, momentum HUT RI seharusnya menjadi ajang untuk merayakan keberagaman dan memperkuat persatuan, bukan justru memicu perpecahan. Bagaimana pendapatmu tentang fenomena ini? Bagikan di kolom komentar dan jangan lupa share artikel ini!