Sains Indonesia – Jakarta – Geger! TNI Mau Rekrut 24.000 Tamtama: Buat Apa, Perang atau Bertani? Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto Sah, akhirnya buka suara soal rencana ambisius TNI merekrut 24.000 tamtama di tahun 2025. Katanya sih, ini semua demi kebutuhan negara. Tapi, kebutuhan yang mana nih?
“Mengenai 24.000 tamtama yang akan direkrut, memang ada kebutuhan,” kata Utut di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/6/2025). “Sudah dipresentasikan di Komisi I, akan adanya penambahan lima kodam.”
Lima kodam baru? Wow! Utut bilang, TNI lagi mikir keras nih, di mana lokasi yang paling pas buat markas komando daerah militer itu. Semua pertimbangan matang, demi persiapan masa depan. Masa depan yang seperti apa, ya?
“Jadi kalau ada angka 24.000 biar nanti dijelaskan, mau ditempatkan di mana saja. Kami kan enggak bisa bilang ini enggak cocok, ini enggak pas,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Utut juga kasih pesan nih, buat masyarakat Indonesia. Jangan ribut soal perekrutan ini. Katanya, kalau dibicarakan baik-baik, hasilnya juga bakal baik. “Jadi sekali lagi, kami ke depan di Republik ini idealnya bicara yang baik. Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu.” Hmm, bijak juga ya.
24.000 Tamtama: Bukan Buat Perang, Tapi…
Nah, ini yang bikin kaget! Ternyata, 24 ribu prajurit baru ini rencananya mau ditempatkan di batalion teritorial pembangunan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudha, bahkan bilang dengan tegas, mereka bukan buat urusan tempur! Mereka bakal ngurusin kompi pertanian, peternakan, kesehatan, sampai zeni. Jadi, TNI mau jadi petani dan dokter juga nih?
Kementerian Pertahanan punya pembelaan sendiri. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, TNI AD punya alasan kuat buat rekrut tentara sebanyak itu. “TNI sudah menghitung, sejauh mana dibutuhkan, apalagi dengan saat ini komposisi personel kami kan belum ideal,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Frega yakin, para prajurit ini tetap akan dilatih buat bertempur, karena itu tugas utama mereka. Soal pelatihan medis dan bercocok tanam, itu cuma tugas tambahan. Dia mencontohkan, TNI punya satuan yang bertugas di dinas kesehatan dan kerja sama dengan Kementerian Pertanian buat program swasembada pangan. Jadi, menurutnya, pembentukan batalion teritorial pembangunan ini sah-sah saja.
Kontroversi: TNI Kok Ngurusin Sawah?
Tapi, rencana ini nggak berjalan mulus. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan justru berpendapat sebaliknya. Mereka menilai kebijakan ini menyimpang dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
“TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang. Bukan untuk mengurus urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” tegas koalisi dalam pernyataan pers pada Senin (9/6/2025).
Menurut mereka, perekrutan dan pelibatan TNI dalam urusan sipil ini adalah bentuk kegagalan dalam menjaga batas antara urusan sipil dan militer. UUD 1945 dan UU TNI sudah jelas mengatur batasan wewenang TNI.
Jadi, Gimana Dong?
Rencana perekrutan 24.000 tamtama ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah TNI benar-benar kekurangan personel? Apakah ini cara yang tepat untuk mengatasi masalah di sektor pertanian dan kesehatan? Atau justru ini adalah langkah yang berbahaya, yang bisa mengaburkan peran dan fungsi TNI yang sebenarnya?
Yang jelas, perdebatan ini masih akan terus berlanjut. Kita sebagai masyarakat sipil juga punya hak untuk bertanya dan mengkritisi kebijakan ini. Jangan sampai, niat baik justru berujung pada masalah baru.
Menurut kamu, gimana? Apakah perekrutan 24.000 tamtama ini langkah yang tepat? Atau justru ada solusi lain yang lebih baik? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar! Jangan lupa bagikan artikel ini ke teman-temanmu supaya makin banyak yang aware dengan isu ini.
Leave a Comment