Sains Indonesia – Jakarta – Geger! Empat pulau jadi rebutan Aceh dan Sumatera Utara? Presiden turun tangan, DPR ngebut cari solusi! Ada apa sebenarnya? Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mendesak Komisi bidang Pemerintahan DPR untuk segera menggelar rapat penting dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Agendanya? Membahas secara tuntas pemindahan administrasi 4 pulau yang bikin tensi politik memanas.
Mulyanto menegaskan, dengan mempertimbangkan sejarah, kondisi sosial politik, dan status istimewa Aceh, DPR seharusnya bergerak cepat. Tujuannya jelas: meminimalisir polemik yang terus berlarut-larut.
“Komisi II tidak harus menunggu masa reses selesai karena kondisinya mendesak,” tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Juni 2025.
Ia menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang turun gunung untuk menyelesaikan sengketa 4 pulau ini. Namun, menurutnya, DPR sebagai wakil rakyat, bisa bertindak lebih sigap. Hasil rapat DPR dengan kedua gubernur akan menjadi fondasi krusial bagi Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan.
“Persoalan ini tidak bisa sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah, harus ada keterlibatan DPR sebagai pengawasan masyarakat,” imbuh Mulyanto.
Wakil Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPR, Bahtra Banong, mengamini urgensi masalah ini. Ia menyatakan, komisinya akan segera menjadwalkan rapat dengan para kepala daerah terkait, termasuk Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah. Tujuannya? Mencari solusi terbaik untuk polemik sengketa 4 pulau ini.
“Segera kami jadwalkan, sekarang masih reses,” kata Bahtra, Sabtu, 14 Juni 2025.
Ia juga menyerukan kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat kedua wilayah untuk menyelesaikan sengketa empat pulau ini dengan semangat kekeluargaan. Sebab, konflik batas wilayah, apalagi yang melibatkan pulau-pulau kecil seperti yang terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara, bukan sekadar masalah teknis administratif.
“Menyangkut juga soal identitas, histori, ekonomi, dan sosial,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.
Awal Mula Perseteruan Pulau
Semua bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan inilah yang memicu riak ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara.
Anggota DPR asal Aceh, Muslim Ayub, dengan tegas menolak keputusan tersebut. Menurutnya, sejak tahun 1992, pulau-pulau tersebut sudah masuk dalam administrasi wilayah Aceh, dan keputusan itu telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini.
Dugaan Motif Ekonomi?
Muslim Ayub menduga ada aroma bisnis di balik pemindahan administrasi empat pulau tersebut. Ia mengaku mendengar kabar bahwa pulau-pulau tersebut menyimpan potensi minyak dan gas bumi.
Selain itu, ia juga menyebut adanya rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab di empat pulau yang dimaksud, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Wah, ada apa ini?
Drama di Balik Layar
Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah video memperlihatkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meninggalkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sebuah pertemuan.
Muzakir mengaku enggan berdebat panjang lebar dengan Bobby terkait pemindahan administrasi empat pulau tersebut. Ia menyarankan menantu mantan Presiden Joko Widodo itu untuk berdiskusi dengan stafnya.
Jadi, bagaimana kelanjutan sengketa pulau ini? Apakah akan ada solusi damai, atau justru konflik semakin memanas? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya!
Kontributor: Daniel Ahmad Fajri dan Dinda Shabrina
Bagaimana pendapatmu tentang sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini? Apakah sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atau perlu ada campur tangan pihak ketiga? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar! Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang tahu tentang isu penting ini!
Leave a Comment