Sains Indonesia – Jakarta – Gawat! Pemisahan pemilu nasional dan lokal bisa jadi mimpi buruk bagi sebagian partai politik? Analisis CSIS Indonesia ini bikin geger! Mereka memprediksi, gara-gara putusan MK, partai-partai tertentu bisa gigit jari. Kok bisa?
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, mengungkapkan hasil penelitian yang bikin kaget. Menurutnya, memisahkan pemilu justru bikin partai makin bergantung pada tokoh lokal, bukan memperkuat fondasi partai secara nasional. Waduh!
“Pemisahan pemilu diprediksi dapat membuat fragmentasi politik di tingkat lokal akan meningkat karena adanya variasi kekuatan partai yang mencolok pada beberapa daerah,” tegas Arya dalam policy brief berjudul “Dampak dan Kompleksitas Putusan MK tentang Pemilu Nasional dan Lokal”, Jumat (18/7/2025).
Intinya, bakal ada jurang pemisah antara pemimpin nasional dan daerah. Pemimpin daerah lebih fokus menang di pemilu nasional berikutnya. Ini jelas merugikan partai yang struktur kelembagaannya belum merata di seluruh Indonesia. Partai yang selama ini “numpang” pemilu serentak juga bakal kesulitan meraih kemenangan di daerah.
Bagaimana CSIS Mengukur Dampaknya?
Arya membandingkan perolehan kursi partai di tingkat nasional (DPR) dan lokal (DPRD Provinsi). Kursi DPR dihitung dari 84 daerah pemilihan, sedangkan kursi DPRD dari 38 provinsi. Tujuannya? Mengukur seberapa besar “deviasi” atau perbedaan kekuatan partai antara pusat dan daerah.
Indeks Deviasi: Kunci Membaca Kekuatan Partai
Arya menggunakan “indeks deviasi” untuk melihat struktur kekuatan partai. Indeks ini juga menguji apakah pemilih kesulitan membedakan caleg nasional dan lokal, serta apakah isu lokal tenggelam saat pemilu serentak. Untuk menghitung tingkat deviasi suara partai, digunakan Pedersen Index.
Pedersen Index, yang biasanya dipakai untuk menghitung volatilitas suara, ternyata bisa juga dipakai untuk menghitung deviasi suara/kursi antara pusat dan lokal. Hasilnya? Ada variasi indeks Pedersen antar-partai, antara 2 sampai 4 persen.
Indeks pedersen tinggi = deviasi kursi besar antara DPR dan DPRD. Artinya, pemilih bisa membedakan antara pemilu nasional dan lokal. Sebaliknya, indeks pedersen rendah = pola pilihan suara nasional dan lokal mirip.
Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?
Menurut Arya, perbedaan deviasi kursi partai menunjukkan seberapa kuat partai politik dan bagaimana dampaknya jika pemilu nasional dan lokal dipisah.
* Deviasi Tinggi (di atas 3%): PDIP, Golkar, dan Nasdem. Artinya, ada perbedaan cukup tinggi antara pilihan di pusat dan lokal.
* Deviasi Moderat (2,5-3%): Gerindra. Ada perbedaan, tapi tidak terlalu besar. Suara partai stabil, baik pemilu dipisah atau digabung.
* Deviasi Rendah (kurang dari 2,5%): Partai-partai inilah yang paling diuntungkan jika pemilu dipisah.
Efek Ekor Jas Hilang?
Arya menjelaskan, pemilu serentak memberikan “efek ekor jas” (coattail effect) karena mobilisasi politik secara nasional. Nah, kalau pemilu dipisah, efek ini hilang. Partai dengan deviasi suara tinggi berpotensi kehilangan efek coattail dan kehilangan suara/kursi.
Partai dengan deviasi moderat cenderung stabil suaranya di daerah. Sementara, partai dengan deviasi rendah justru berpotensi mendapat tambahan suara atau kursi jika pemilu dipisah. Bahkan, partai dengan deviasi tinggi bisa kehilangan maksimal 10 persen kursi DPRD secara agregat, sementara partai dengan deviasi rendah bisa mendapatkan tambahan kursi minimal 2,5 persen secara agregat.
Simulasi: Siapa Kuat, Siapa Lemah?
Untuk melihat lebih dalam, Arya menggunakan simulasi dengan teori party nationalization untuk mengukur kekuatan atau tingkat kemerataan kekuatan partai. Penghitungan party nationalization menggunakan ukuran -1 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin merata kekuatan partai secara nasional. Sebaliknya, angka minus menunjukkan ketimpangan distribusi suara atau kursi.
Dari penghitungan, Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem mendekati angka 1. Artinya, peta sebaran perolehan kursi partai lebih merata di 38 provinsi. Sementara PDIP dan PKS punya skor minus, yang menunjukkan ketimpangan. Skor PDIP menunjukkan kursi yang ekstrem di Jawa Tengah dan Bali, tapi lemah di daerah lain. Sedangkan PKS lemah di Indonesia Bagian Timur.
4 Kuadran dan Konsekuensinya
Dari simulasi skor party nationalization dan indeks Pedersen, terbentuk 4 kuadran:
* Kuadran 1 (Skor Party Nationalization Tinggi, Split Ticket Rendah/Moderat): Gerindra dan PKB. Tidak terlalu dirugikan jika pemilu dipisah.
* Kuadran 2 (Skor Party Nationalization dan Split Ticket Tinggi): Nasdem dan Golkar. Berpotensi kehilangan kursi di tingkat lokal jika pemilu dipisah.
* Kuadran 3 (Skor Party Nationalization Rendah, Split Ticket Tinggi): PDIP. Rentan kehilangan kursi di basis utama di daerah jika pemilu dipisah.
* Kuadran 4 (Skor Party Nationalization dan Split Ticket Sama Rendah): Demokrat, PKS, dan PAN. Suara cukup stabil jika pemilu nasional dan lokal dipisah.
Kesimpulan: Siapkah Partai Menghadapi Perubahan?
Putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal ternyata bisa jadi pedang bermata dua. Ada partai yang berpotensi diuntungkan, tapi ada juga yang terancam merugi. Analisis CSIS ini memberikan gambaran yang jelas tentang peta kekuatan partai politik di Indonesia. Pertanyaannya, siapkah partai-partai ini beradaptasi dengan perubahan?
Menurut kamu, partai mana yang paling siap dan partai mana yang paling ketar-ketir menghadapi pemisahan pemilu ini? Share pendapatmu di kolom komentar!
Leave a Comment