Sains Indonesia – , Jakarta – Geger! Politikus senior Fadli Zon kembali jadi sorotan tajam setelah pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998 bikin publik geram! Disebut sebatas ‘rumor belaka’, kini ia bakal dipanggil DPR. Ada apa sebenarnya di balik kontroversi ini dan apa kaitannya dengan proyek penulisan ulang sejarah yang lagi digarap?
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, blak-blakan bilang kalo legislator Senayan bakal segera manggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kenapa? Ya gara-gara pernyataannya yang nyangkal kalo pemerkosaan massal 1998 itu beneran ada, dan malah bilang itu cuma ‘rumor’. Gak heran kalo Komisi X langsung bergerak, siap manggil Fadli Zon dalam waktu dekat ini. “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Politikus Partai Gerindra ini sih santai aja, malah nyambut baik pemanggilan ini. Menurut Dasco, agenda ini bagus banget buat ngelurusin apa sebenernya maksud Fadli Zon. “Saya pikir itu bagus untuk meng-clear-kan hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat.” Harapannya sih biar nggak ada lagi kesalahpahaman ya.
Nah, di saat yang sama, Dasco juga ngasih wanti-wanti ke publik biar nggak buru-buru berspekulasi soal proyek penulisan ulang sejarah yang lagi digarap Kementerian Kebudayaan. Katanya, nggak ada yang bisa jamin kalo ada maksud-maksud tersembunyi dari proyek ini. “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” tuturnya. Ia juga mengimbau masyarakat jangan main simpulkan sendiri.
Alasannya simpel: proyek yang dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini masih dalam proses dan diawasi ketat oleh Komisi X DPR. “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya. Jadi, sabar dulu, gaes!
Tapi, jangan salah. Banyak banget kelompok masyarakat yang udah curiga kalo proyek penulisan ulang sejarah ini sarat masalah dan kepentingan politik. Mantan aktivis 1998, Pande K. Trimayuni, terang-terangan bilang kalo penulisan sejarah itu harusnya diinisiasi akademisi atau sejarawan, bukan negara. Kalo negara yang nginisiasi, katanya, itu justru nunjukkin ada kepentingan tersembunyi. “Terlihat dari banyak yang tidak dimunculkan, seperti melihat persoalan yang terjadi di Orde Baru sebagai hal positif saja,” kata Pande dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.
Pande lebih lanjut menjelaskan, upaya ‘memutihkan dosa masa lalu’ itu kentara banget. Banyak peristiwa penting, terutama yang melibatkan para pemimpin Orde Baru (yang sebagian masih berkuasa sekarang!), malah diabaikan. Contohnya? Gerakan perempuan, peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjelang Reformasi. Bahkan, penggunaan kata ‘pembangunan’ yang terlalu dominan seolah mau menghilangkan jejak aksi-aksi keji kala itu.
Bahayanya nggak cuma di buku sejarah lho. Pande khawatir, negara bakal pakai sejarah baru ini jadi alat propaganda! Bisa-bisa masuk kurikulum, jadi referensi film, bahkan buat justifikasi ngasih gelar pahlawan ke mantan Presiden Soeharto!
Gak cuma Pande, para akademisi, ahli, aktivis, dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) juga tegas menolak penulisan ulang sejarah secara tunggal oleh pemerintah. Mereka kompak bilang, ini bisa membungkam kebenaran dan keadilan!
Menurut AKSI, negara nggak berhak ngasih tafsir tunggal atas sejarah. Sejarah itu harusnya ngasih ruang yang setara buat mereka yang selama ini termarjinalkan. Penolakan AKSI ini bahkan udah disampaikan langsung ke Komisi X DPR pada 19 Mei 2025. “Pelanggaran berat HAM masa lalu harus terus diungkap kebenarannya, disuarakan, diingat; dan ‘sejarah resmi’ dapat digunakan menutupi dosa masa lalu, peristiwa yang kelam berisiko terulang kembali,” tegas AKSI dalam keterangan yang diterima Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.
Dengan semua kontroversi ini, proyek penulisan ulang sejarah bukan cuma soal buku, tapi juga soal masa depan bangsa. Akankah kebenaran sejarah tetap terjaga, atau malah kabur demi kepentingan tertentu? Pemanggilan Fadli Zon ke DPR dan desakan dari berbagai pihak menunjukkan betapa gentingnya isu ini. Apa pendapat kamu tentang proyek penulisan ulang sejarah ini? Bagikan pandanganmu dan sebarkan artikel ini agar lebih banyak yang tahu!
Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Leave a Comment