GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali bikin gebrakan! Bukan main-main, sang pemimpin justru mengusulkan langkah berani yang bisa mengubah total peta pendidikan di Jawa Barat. Bayangkan, sekolah swasta yang mangkrak atau tidak beroperasi lagi, kini diusulkan untuk diakuisisi demi membangun institusi pendidikan baru! Tak hanya itu, ia juga punya ide “gila” lain: menyatukan gedung SMP dan SMA di satu lokasi untuk efisiensi lahan, demi masa depan generasi penerus.
Terobosan ini adalah bagian dari strategi ambisius Dedi Mulyadi untuk mengejar target luar biasa, yaitu memastikan semua siswa SMP bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pada tahun ajaran 2026-2027. “Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” tegasnya, dikutip dari siaran pers Humas Jabar pada Jumat, 8 Agustus 2025. Sebuah visi yang menjanjikan peningkatan kualitas SDM Jawa Barat secara drastis!
Usulan tak biasa ini disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Fokus utamanya tentu pada masalah pelik di sektor pendidikan. Ia menyoroti fakta pahit minimnya pembangunan SMA dan SMK di perkotaan akibat melonjaknya harga lahan. Betapa mirisnya, ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, tercatat nol pembangunan sekolah baru di provinsi ini. “Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ungkap Dedi Mulyadi, menyentil kenyataan yang tak bisa dihindari.
Maka, tak heran jika usulan akuisisi sekolah swasta yang tak lagi berfungsi dan pembangunan gedung SMP serta SMA yang terintegrasi menjadi jurus pamungkasnya untuk mengejar ketertinggalan kebutuhan sekolah. Ini adalah langkah konkret menghadapi tantangan infrastruktur pendidikan yang mendesak.
Tak cuma soal pendidikan, di rapat paripurna itu, Dedi Mulyadi juga “menggempur” isu-isu penting lainnya. Ia mengungkap bahwa pemerintah provinsi tengah bernegosiasi sengit dengan pemerintah pusat terkait pemotongan dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membayar utang Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Saya mengusulkan, sudahlah, daripada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU-nya enggak usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung di akhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU,” papar Dedi Mulyadi, menuntut keadilan anggaran bagi daerahnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kasus tingginya penyakit kusta dan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Bekasi. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya mengatasi masalah ini dari akarnya, yaitu melalui rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan. “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya, memberi penekanan pada pendekatan preventif yang jauh lebih efisien.
Singkatnya, Dedi Mulyadi hadir dengan berbagai usulan berani dan strategis untuk Jawa Barat. Mulai dari terobosan akuisisi sekolah demi pendidikan berkualitas, perjuangan dana daerah, hingga solusi akar masalah kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Barat.
Menurut Anda, seberapa efektifkah usulan Dedi Mulyadi ini bisa membawa perubahan nyata bagi Jawa Barat? Apakah strategi ini layak dicontoh daerah lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari sebarkan artikel ini agar lebih banyak lagi yang terinspirasi!
Leave a Comment