Sains Indonesia – , Jakarta – Geger! Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Senilai Triliunan Rupiah Terancam Dihentikan? Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, langsung murka dan beri jawaban mengejutkan!
Kepala Negara belum ambil keputusan, eh, tiba-tiba ada usulan ‘ngerem’ total proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)! Kabar itu langsung bikin Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, geram. Dengan tegas ia bilang, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini harus terus ngegas, sesuai rencana awal yang sudah matang dari era Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, mau dipercepat atau keluar jalur? Nggak bisa! Proyek sebesar ini butuh proses, butuh waktu. Dan yang paling penting, ‘Setahu saya, tidak ada itu yang namanya moratorium pembangunan IKN dari pemerintah!’ tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025 lalu.
Lalu, siapa biang kerok di balik wacana rem mendadak IKN ini? Ternyata, usulan kontroversial itu datang dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum mereka, Saan Mustopa, berpendapat bahwa moratorium pembangunan IKN bisa jadi pilihan, terutama jika pemerintah belum juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. ‘Pertimbangan utamanya, ya, kondisi fiskal negara dan prioritas nasional kita. Jangan sampai keuangan negara malah megap-megap karena IKN,’ kata Saan pada Jumat, 18 Juli 2025.
Meski diwarnai pro-kontra, Otorita Ibu Kota Nusantara tetap pada jalurnya! Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pembangunan proyek IKN akan terus lanjut tanpa jeda. Bahkan, anggaran fantastis sebesar Rp 48,8 triliun sudah disiapkan untuk pelaksanaan pembangunan tahap kedua, yang ditargetkan rampung pada tahun 2028. Basuki juga membeberkan bahwa Presiden Prabowo sendiri sudah memberi arahan jelas: fokus utama kini adalah membangun kawasan legislatif dan yudikatif, plus infrastruktur pendukung vital lainnya di IKN.
Untuk tahun anggaran 2026 saja, pagu indikatif Otorita IKN sudah ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun. Tapi tunggu, itu belum semua! Basuki bahkan mengusulkan suntikan dana tambahan senilai Rp 16,13 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mulusnya pembangunan kantor dan hunian para wakil rakyat dan lembaga peradilan, serta fasilitas pendukung lainnya dalam tahap kedua proyek IKN. Kabar gembira lainnya, ‘Akhir Juli nanti, sudah ada tender untuk proyek-proyek baru!’ cetus Basuki di DPR pada Selasa, 8 Juli 2025.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Jadi, di tengah riuhnya suara yang pro dan kontra, proyek ambisius Ibu Kota Nusantara ini tampaknya tak akan berhenti begitu saja. Pemerintah, melalui Otorita IKN, sudah bulat tekad untuk melanjutkan pembangunannya, bahkan dengan suntikan dana triliunan rupiah. Debat soal moratorium IKN mungkin masih akan panjang, tapi roda pembangunan sudah berputar kencang. Menurut Anda, apakah pembangunan IKN harus terus dilanjutkan atau memang perlu rem dulu? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa sebarkan artikel ini agar semakin banyak yang tahu tentang masa depan Ibu Kota Nusantara!
Leave a Comment