Waduh! Kaget bukan kepalang, belasan ribu warga Jakarta yang harusnya menerima bantuan sosial (bansos) demi kelangsungan hidup, ternyata malah kedapatan asyik main judi online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru dirilis ini sontak bikin geger, mencatat ada 15.033 penerima bansos di Ibu Kota yang doyan “nge-judol” sepanjang tahun 2024!
Tapi, respon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru di luar dugaan. Alih-alih mencabut bantuan sosial mereka, Pak Pramono malah menegaskan bahwa Pemprov DKI akan fokus pada upaya pembinaan. “Kita enggak akan narik bansosnya, tetapi kita lakukan pembinaan,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Pak Gubernur menyadari bahwa para penerima bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan. Memberi sanksi berat seperti pencabutan bansos justru bisa menambah beban hidup mereka yang sudah sulit. Makanya, pendekatan yang dipilih adalah edukasi dan bimbingan.
“Kita akan sampaikan ke mereka untuk tidak bermain judol. Karena enggak ada orang menang dengan judol-lah,” tegasnya lagi, mencoba menyadarkan bahwa judi online itu cuma tipuan belaka. Program bansos sendiri, yang ditujukan untuk lansia, anak-anak, hingga penyandang disabilitas, akan tetap berjalan dan difokuskan untuk membantu pemulihan sosial ekonomi warga Jakarta.
Data PPATK memang cukup mencengangkan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa DKI Jakarta memegang rekor sebagai wilayah dengan sebaran pemain judi online terbanyak di kancah nasional. Bayangkan saja, sepanjang tahun 2024 ini, ada lebih dari 600.000 warga Jakarta yang terjerat judi online.
Tak tanggung-tanggung, total transaksi mereka mencapai 17,5 juta kali dengan nilai fantastis, Rp 3,12 triliun! Khusus untuk 15.033 penerima bantuan sosial tadi, tercatat ada 397.000 transaksi dengan total nilai deposit hingga Rp 67 miliar di periode yang sama. Angka-angka ini tentu saja memicu banyak pertanyaan di benak publik tentang bagaimana efektivitas dan pengawasan program bansos selama ini.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk tidak mencabut bansos bagi pelaku judi online dan memilih jalur pembinaan tentu menimbulkan pro dan kontra. Satu sisi, ini adalah bentuk perlindungan bagi kelompok rentan, namun di sisi lain, apakah pendekatan edukatif ini akan cukup efektif untuk memberantas kecanduan judi online yang semakin meresahkan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan sebarkan artikel ini agar diskusi ini semakin luas!
Leave a Comment