Pulau Milik Aceh diklaim Sumut? Bupati Tapteng Angkat Bicara!
Perbatasan memang sering jadi sumber konflik, dan kali ini, empat pulau di depan mata Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menjadi pusat perdebatan sengit. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, yang selama ini dianggap sebagai bagian dari Aceh, kini diklaim masuk wilayah Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apa yang sebenarnya terjadi?
Bila dilihat dari peta, posisi keempat pulau ini memang sangat dekat dengan Kecamatan Manduamas, Tapteng. Situasi ini pun memicu polemik yang cukup serius antara Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana tanggapan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu?
Serahkan Pada Pemerintah Pusat, Utamakan Musyawarah!
Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik empat pulau tersebut kepada Pemerintah Pusat. Menurutnya, dialog dan musyawarah adalah kunci untuk menemukan solusi bijak.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi dialog dan musyawarah pembahasan 4 pulau yang saat ini menjadi polemik perbatasan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, (yang berbatasan langsung Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil),” tegas Masinton kepada media, Minggu (15/6).
Ia menekankan pentingnya semangat kebangsaan dan NKRI dalam menyelesaikan masalah ini. “Musyawarah dan dialog tentang 4 pulau ini harus dibahas dalam semangat kebangsaan Indonesia dan NKRI,” tambahnya.
Telaah Historis, Sosiologis, dan Geografis Diperlukan!
Masinton juga mendorong agar penyelesaian polemik ini dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan geografis. “Polemik 4 pulau ini perlu ditelaah lebih dalam secara historis, sosiologis maupun letak geografis,” jelasnya. Analisa mendalam ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai status keempat pulau tersebut.
Hindari Sentimen Negatif, Jaga Keharmonisan!
Bupati Masinton mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar daerah, khususnya antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah yang selama ini dikenal rukun. Oleh karena itu, ia meminta agar polemik ini ditangani dengan hati-hati agar tidak memicu sentimen negatif.
“Antar pemerintah daerah perlu cooling down dan meredam polemik 4 pulau ini agar tidak memunculkan sentimen wilayah dan kedaerahan yang mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat, khususnya Aceh dan Sumatera Utara, serta Singkil dan Tapanuli Tengah yang selama ini berjalan harmonis dan penuh persaudaraan,” tandasnya.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Penyelesaian
Polemik empat pulau ini menjadi pengingat betapa pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang bijak, komprehensif, dan mengedepankan kepentingan nasional. Bagaimana menurut Anda? Apa solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa share artikel ini!
Leave a Comment