Memberdayakan Masyarakat Pesisir

Created on Tuesday, 17 January 2017
Sejak pertama dilaksanakan pada 2012, proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) yang digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjalan cukup memuaskan. Tahun lalu, ratusan desa di wilayah pesisir Indonesia berhasil diberdayakan.

 

Program PMP atau Coastal Community Development (CCD) merupakan hasil kerja sama KKP dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), organisasi di bawah PBB yang bermarkas di Roma, Italia. PMP-IFAD lahir berdasarkan penandatanganan financing agreement antara Pemerintah RI melalui Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dan Presiden IFAD pada 23 Oktober 2012 untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir di Indonesia, dinilai kedua pihak, perlu dilakukan karena sebagian besar kehidupan mereka masih ada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, wilayah pesisir juga rentan terhadap sejumlah bencana. Padahal di sisi lain, dengan luas perairan meliputi 60 % dari total wilayah, memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dan panjang garis pantai sekitar 99 ribu kilometer – terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada –, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 

Kawasan pesisir tercatat sebagai wilayah yang paling produktif sehingga layak mendapat perhatian khusus. tercatat sekitar 55% dari seluruh produksi perikanan nasional berasal dari pesisir. Namun sayangnya, data KKP justru menunjukkan, ada sekitar 7,87 juta nelayan miskin tersebar di 10.640 desa nelayan di pesisir Tanah Air. Jumlah ini setara 25% dari total penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia, jika dibandingkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010. 

Kendati masyarakat pesisir pada umumnya tergolong miskin, namun cukup banyak dari mereka memiliki motivasi dan komitmen untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Sementara si satu sisi, KKP dan IFAD melihat ada peluang ekonomi dengan potensi pasar yang besar, khususnya untuk produk kelautan dan perikanan.Inilah alasan lainnya mengapa program PMP gencar dilakukan. Program PMP juga membuktikan konsistensi KKP dalam mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. 

Program PMP-IFAD diimplementasikan selama 5 tahun di 180 desa pesisir dan pulau-pulau kecil pada 13 kabupaten dan/atau kota. Di setiap kabupaten/kota dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir dengan 9 di antaranya telah dipilih berdasarkan berbagai kriteria, seperti ting-kat kemiskinan minimal 20 persen. Sedangkan 6 sisanya dipilih pada tahun ketiga jika 9 desa sebelumnya telah berhasil. Seluruh lokasi proyek difokuskan di Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Dengan demikian, diperkirakan ada 660 rumah tangga yang akan ikut terlibat dalam proyek PMP-IFAD di setiap desa/kelurahan pesisir. Bahkan, sekitar 60% di antaranya disinyalir terlibat secara langsung maupun tidak, seperti dalam penangkapan dan pembudidayaan ikan, serta kegiatan berbasis kelautan dan perikanan lainnya. Sehingga masyarakat pesisir bisa meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangganya dan perlahan-lahan mampu meningkatkan kondisi perekonomian wilayahnya.

 

Artikel selengkapnya dapat Anda baca di Majalah Sains Indonesia Edisi 61

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia