Antisipasi Kejahatan Cyber Di Era Ekonomi Digital

Created on Friday, 10 November 2017

Indonesia harus mampu mengantisipasi praktik kejahatan cyber yang kian marak terjadi. Tanpa keamanan cyber yang kuat, Indonesia terancam kehilangan potensi menjadi pasar digital terbesar 

Indonesia memiliki peluang besar membangun keuangan digital, bahkan diprediksi menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 (World Economic Forum, 2015). Faktanya, dari total populasi 262 juta jiwa (Mendagri, 2017), hanya 36 % atau 120 juta orang dewasa yang memiliki rekening di bank. Sementara data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan, pengguna smartphone di Tanah Air kini telah mencapai 132,7 juta orang, meningkat pesat dari 2014 yang hanya 88 juta orang. Dari jumlah tersebut, 106 juta diantaranya aktif di media sosial.

Arus perubahan customer behavior ini memacu dunia usaha untuk bergerak meningkatkan sistem dan layanannya. Permintaan terhadap layanan transaksi berbasis teknologi yang cepat dan memudahkan meningkat di semua sektor, baik keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga e-commerce. Hari ini, every business is a digital business. Pelaku usaha dituntut mampu memanjakan konsumen untuk dapat melakukan pembayaran, transfer, dan transaksi lainnya tanpa harus meninggalkan tempat duduknya.

Dari sisi perbankan, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nasabah pengguna e-banking meningkat 270 % dari 13,6 juta menjadi 50,4 juta nasabah medio 2012-2016. Dalam kurun waktu yang sama, frekuensi transaksi juga nilainya naik 169 %, dari 150,8 juta menjadi 405,4 juta transaksi. Kendati berimbas positif, arus perkembangan teknologi ini tidak cukup jika hanya mengedepankan aspek kecepatan dan kemudahan. Aspek keamanan juga harus diperhatikan agra konsumen terlindungi dari kejahatan cyber.

Kejahatan cyber (cybercrime) dan perkembangan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kian meningkatnya pengguna ponsel pintar dimanfaatkan betul oleh para pelaku kejahatan ini, terutama para hacker. Sejumlah kasus cybercrime memunculkan WNI sebagai pelakunya, seperti di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Deli Serdang. Namun tidak hanya melibatkan WNI saja, ada pula WNA yang terjaring praktik haram ini. beberapa diantaranya berasal dari Moldova, Belgia, China, dan Taiwan.

Dari sisi perbankan, kelemahan bank dan industri keuangan nonbank (IKNB) akan biaya dan dinamika teknologi juga mencjadi celah yang dimanfaatkan para penjahat. Hal ini diperburuk dengan tingginya tingkat awam masyarakat akan maturity save guarding gadget, seperti pemilihan kombinasi password yang terlalu mudah diprediksi, serta lokasi transaksi yang terlalu umum. Imbasnya, praktik kejahatan meningkat, terutama di sektor online bussines, sehingga menyebabkan kepercayaan investor serta konsumen menurun.

Pada praktinya, pelaku kejahatan cyber -dengan berbagai pola operandinya- umumnya mengincar instansi negara dan perusahaan swasta nasional, sebagaimana yang terjadi pada kasus di PN Palembang, KPU Pusat, ICMI, KPAI, Telkomsel, dan Tiket.com. Pemerintah  sebenarnya telah  berusaha mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, diantaranya melalui:

  1. Undang-Undang ITE Tahun 2008 dan 2016;
  2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
  3. Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  4. Peraaturan BI No 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
  5. Peraturan Kemenkominfo No 14/2017 tentang Registrasi SIM Card;
  6. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai Perpres No 53/2017; dan
  7. Pembentukan Cyber Crime Investigation Center oleh POLRI.

Kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya sudah cukup baik menekan tingkat kejahatan cyber. Namun jangan sampai berhenti di situ. Indonesia sudah semestinya memperkuat kebijakan tersebut dengan aspek legal maupun teknikal pendukung. Dari aspek legal misalnya, regulatory sandbox yang sesuai karakteristik 3C (Creative, Confidence, Connected) dari generasi milenial perlu segera dibuat; peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan UU ITE dan regulatory sandbox perlu diharmonisasi; serta kewajiban sertifikasi e-commerce bagi pengusaha yang telah established atau terafiliasi dengan perusahan besar harus segera diterapkan.

Selain itu, sosialisasi KUHAP, KUHAPer, UU ITE, POJK, PBI, KHES sebagai dasar hukum pembuktian tindak pindana/perdata cybercrime juga harus gencar dilakukan. Pemerintah pun bisa melirik potensi legalisasi kewajiban dana ta’awun dan takaful yang dimiliki lembaga keuangan syariah untuk menekan risiko e-commerce fraud. Dan tidak kalah penting, perlindungan konsumen yang terintegrasi dan terkoneksi, baik data pendidikan, kesehatan, keuanngan, bisnis, maupun pemerintahan, juga harus diperhatikan.

Dari sisi teknikal, sudah saatnya pemerintah membentuk unit IT dan kejahatan cyber di setiap Polsek serta mensosialisasikan penanganan cybercrime menyeluruh kepada masyarakat. Selain itu, beberapa langkah teknis lainnya juga bisa diterapkan pemerintah, seperti:

  1. Menerapkan interkoneksi lebih mendalam antara e-KTP dengan SIM Card, dimana nomor HP seseorang dikaitkan dengan nomor kartu induk penduduknya;
  2. Memberlakukan nomor e-KTP sebagai username yang harus digunakan pelaku e-commerce, serta dihubungkan dengan nomor HP sebagai tujuan pengiriman kode verifikasi transaksi;
  3. Menjajaki kerja sama dengan Data Center Bank Syariah/Negara, sehingga nomor rekening bank akan mencantumkan unsur e-KTP serta nomor HP pengguna.
  4. Mewajibkan pelaku e-commerce untuk menyediakan print out mutasi transaksi per customer sebagai alat bukti terakhir. Apabila tidak, ketika ada aduan dari pelanggan, maka kesalahan ada pada pelaku e-commerce; dan
  5. Menjajaki pembentukan dana kontribusi bersama dari industri digital untuk cyber security.

Bagaimapun, setiap elemen negara harus bersatu dan berkolaborasi untuk saling melengkapi. Setiap elemen, baik itu lembaga pemerintahan maupun pelaku usaha digital maupun, memiliki kekuatan yang apabila disinergikan, tentu akan mengurangi blind spots dari masing-masing pihak. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana penetrasi pemanfaatan teknologi digital dapat diimbangi dengan tingkat keamanan tinggi untuk menciptakan ekonomi digital yang mumpuni.

Faris Sabilar Rusydi

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia